Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

44

          Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan
.jabatan karir (career appointee). Kerancuan antara jabatan karir dan politis
 tersebut akan menciptakan instabilitas pemerintahan daerah. Turunnya Kepala
 Daerah sering mengakibatkan keguncangan di sektor birokrasi. Di samping itu
 karir pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh merit system tapi sering
 pertimbangan politisnya lebih dominan. Kondisi tersebut telah menyebabkan
tidak adanya career planning yang jelas dan security o f tenure. Akibat
 lanjutannya adalah pegawai akan berusaha mencari "cantolan" dari pejabat
politik dan hal tersebut tidak kondusif untuk menciptakan profesionalisme
pegawai Daerah. Kepegawaian Daerah yang seharusnya berbasis "merit
system" dalam kenyataannya telah berubah menjadi "spoil system".

d. Permasalahan Keuangan Daerah

         Permasalahan Keuangan Daerah yang timbul dalam proses
desentralisasi dan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

(1) . Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan.
      Permasalahan aktual yang dihadapi dalam aspek keuangan dewasa ini
     adalah timbulnya kecenderungan rebutan kewenangan antar tingkatan
     pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal
     dari kewenangan tersebut. Kewenangan yang menghasilkan sumber
     penerimaan cenderung banyak bermasalah, sedangkan kewenangan yang
     kurang menghasilkan penerimaan cenderung untuk dihindari. Sebagai
     contoh pelayanan Rumah Sakit Jiwa cenderung untuk saling lempar
     tanggung jawab untuk penanganannya.

(2) . Keuangan daerah yang kurang mencukupi (financial insufficiency).
     Luasnya otonomi Daerah dijadikan argumen utama untuk meningkatkan
     sumber-sumber penerimaan daerah. Akibatnya muncul berbagai pungutan
     Daerah yang tidak jelas korelasinya dengan pelayanan yang diberikan
     Daerah. Pungutan tersebut akan menyebabkan economic in-efficiency
     yang nantinya dibebankan ke konsumen ataupun menyebabkan kurang
     kompetitifnya ekonomi daerah dan nasional. Tidak adanya Standard
     Pelayanan Minimum (SPM) juga menjadi pemicu ketidak mampuan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9