Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

46

mengenai hal tersebut namun dalam praktek tidak ada kejelasan
mekanisme dari penganggaran dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(7) . Kurangnya Manajemen Aset. Manajemen dan pemanfaatan aset Daerah
masih sangat rendah. Sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas
Daerah dan pengaturan mengenai pengelolaan aset Daerah.

(8) . Kebijakan Investasi di Daerah. Belum terdapat kejelasan mengenai
pengaturan mekanisme investasi di Daerah. Belum nampak kejelasan
antara peran Pusat dan Daerah dalam pengelolaan investasi di Daerah.

(9) . Pemisahan Keuangan E ksekutif dengan Legislatif. Adanya ketentuan
dalam UU Rl No. 32/2004 yang memisahkan anggaran eksekutif dengan
legislatif telah menimbulkan penafsiran bahwa masing-masing berhak
untuk mendapatkan alokasi anggaran. Sering muncul tuntutan persamaan
jumlah alokasi anggaran. Akibatnya dana Daerah banyak habis untuk
overhead cost birokrasi baik politik maupun karir yang ada di lingkungan
Pemda. Otonomi luas telah merangsang Daerah untuk mencari sumber-
sumber penerimaan tambahan untuk membiayai otonominya. Adanya
pemberian otonomi luas dalam UU Rl No. 32/2004 telah memberikan
justifikasi Daerah untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan dari
kewenangannya tersebut. Pengambilan kewenangan baru tersebut hampir
tidak ada korelasinya dengan pemberian pelayanan yang terkait dengan
kewenangan tersebut.

Meskipun perkembangan APBD tiap tahun mengalami kenaikan
signifikan namun hal ini tidak menjamin dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Beberapa pos yang berkaitan dengan kesejahteraan
masyarakat terutama pada kewajiban pemerintah dan pelayanan dasar tidak
cukup menunjukkan komitmen yang jelas apakah pemerintah daerah cukup
memperhatikan warganya. Disisi lain, perubahan sistem anggaran dari model
tradisional (belanja rutin dan pembangunan) ke anggaran berbasis kinerja
(belanja aparatur dan belanja publik) memang menjanjikan. Namun, apabila
tidak dicermati tentu sebagian besar dana tersebut masih digunakan untuk
gaji pegawai.

Dari komponen pemasukan anggaran sebagian besar daerah masih