Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
48
kedaulatan rakyat dimanifestasikan oleh wakil-wakil rakyat, membuat
DPRD menjadi sangat berkuasa melebihi apapun.
(2) . Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD. Karena Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD, sering timbul kesewenang-wenangan
pihak legislatif terhadap eksekutif.
(3) . Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan Kepala Daerah.
Dalam beberapa kasus, pengaruh Partai Politik terhadap Fraksi sering
tidak seirama dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Akibatnya sering
terjadi konflik internal partai mengimbas kepada proses pemilihan Kepala
Daerah.
(4) . Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD. Dalam konteks
persoalan Daerah, sering masyarakat menyampaikan protesnya ke tingkat
Pusat. Ini berarti mekanisme penyerapan aspirasi di tingkat lokal masih
terkendala.
(5) . Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir.
Terdapat kecenderungan dari DPRD untuk mencampuri penentuan pejabat
dalam menduduki jabatan-jabatan karir yang ada di Daerah. Akibatnya
terdapat kecenderungan Pegawai daerah untuk mencari dukungan dari
DPRD sehingga sulit untuk menciptakan netralitas pegawai.
(6) . Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
perundangan. Anggota DPRD banyak yang masih belum mampu
memahami secara utuh peraturan perundangan tentang otonomi. Hal inilah
yang menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara pihak eksekutif
dengan pihak legislatif di Daerah dalam menyikapi masalah-masalah
pemerintahan daerah.
(7) . Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking.
Kurangnya kompetensi kebanyakan anggota DPRD dalam bidang
pemerintahan sering juga kurang diikuti dengan pembentukan jaringan
kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga yang mempunyai
kompetensi dalam bidang pemerintahan daerah.
