Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

29

        telah diperjuangkan sejak deklarasi Juanda. Harus diakui sampai saat ini
        pemahaman dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap eksistensinya
        sebagai negara kepulauan masih kurang, rendahnya kesadaran geografi ini
        dapat berpengaruh negatif terhadap kepedulian atas permasalahan
        teritorial yang berdampak ada rendahya rasa cinta/bangga tanah air dan
        kesadaran bela negara. Menurunnya kesadaran geografi masyarakat
        Indonesia telah tampak sejak duduk di bangku sekolah, mereka kurang
        mendapat pelajaran geografi yang memadai apalagi untuk memahami peta
        geografi Indonesia. Rendahnya apresiasi terhadap pelajaran geografi di
        sekolah-sekolah juga ditunjukkan dengan semakin sedikitnya porsi
         pelajaran geografi pada kurikulum pendidikan nasional. Pemberian
         pelajaran sejarah dan ilmu bumi Indonesia tidak benar-benar diajarkan, dan
         lebih banyak didikte atau menyalin. Asas negara kepulauan yang telah
         melahirkan konsep Wawasan Nusantara, seharusnya menjadi pemahaman
         dan mindset kita bersama dalam memahami geopolitik Indonesia. Asas
         negara kepulauan merupakan suatu konsep tentang kesatuan nasional
         bangsa Indonesia yang disatu pihak menunjukkan perlu adanya kesatuan
         ruang wilayah yang terdiri dari gugusan pulau dan laut yurisdiksi nasional,
         tetapi di pihak lain memperlihatkan kepekaan dan ketoleransian yang
         sangat tinggi terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari
         banyak suku bangsa dengan tradisi, seni budaya bahkan dengan bahasa
         yang berlainan. Kesatuan (entity) inilah yang diikat oleh ideologi dan
         falsafah yang sama dan didorong oleh tekad untuk hidup bersama sebagai
         suatu bangsa dan negara yang mendiami nusantara.

13. Implikasi Wawasan Nusantara terhadap perwujudan kehidupan
demokrasi dan implikasi perwujudan kehidupan demokrasi
terhadapKetahanan Nasional.

         a. Implikasi Terhadap Kehidupan Demokrasi.
                   Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957
   10   11   12   13   14   15   16   17   18