Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

harus mendukung. Tidak ada pengadilan dapat mempertanyakan hokum
diadopsi dengan cara ini.

7.4 Badan Yudikatif
Badan Yudikatifdari SriLanka terdiri dan Mahkamah Agung,

Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan lain yang
diciptakan oleh hukum.ini adalah tugas dari pengadilan ini untuk melindungi
dan menegakkan hak-hak individu rakyat. Presiden mengangkat tidak hanya
Ketua dan anggota Mahkamah Agung, tetapi juga Presiden dan Hakim
Pengadilan Tinggi. Mereka mungkin memegang jabatan hanya untuk 65
tahun, dan sementara pengangkatan mereka tunduk pada persetujuan dari
Dewan Konstitusi bawah amandemen ke-17, persyaratan ini telah dihapus
oleh amandemen ke-18. Mahkamah Agung memegang kekuasaan tunggal
constitutional review, dan yurisdiksi juga meluas kehal-hal mengenai hak-hak
dasar, banding akhir, dan isu-isu pemilu. la juga memiliki kekuatan untuk
meninjau tindakan anggota parlemen dan dapat menyarankan DPR dalam
proses legislasi.

8. Peraturan dan Perundangan Terkait
a. Undang-Undang Militer (Army, Navy and A ir Force A c t’s)

Berdasarkan konstitusi ketiga badan tersebut akan memiliki aturan
terpisah, dan itu disebut UU Militer. Undang-Undang Militer berisi 18 bagian
dan 167 Pasal. Mulai dari Enlistment, Pelatihan, Gaji, Promosi, Pengadilan,
Hukuman, Reengagements, Tours, Misi, Sampai Pensiun system
didefinisikan secara jelasdi dalamnya.Undang-undang militer diberlakukan
dari 1948 dan layanan lainnya diberlakukan setelah dua tahun kemudian.
Army, Navy and Air Force Act’s adalah Aturan untuk semua tiga angkatan
untuk memberikan peningkatan dan pemeliharaan kekuatan dan hal yang
berhubungan dengannya. Jadi saya akan membawa keluar UU Tentara
sebagai contoh, dapat disebut sebagai UU Angkatan Darat.

21