Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

22

BAB III
KONDISI PERAN NEGARAWAN SAAT INI

11. Umum
Bangsa Indonesia menghadapi banyak persoalan krusial setelah

dimulainya era reformasi sejak tahun 1998. Salah satu persoalan terbesar
pasca-reformasi adalah ketiadaan peran kepemimpinan nasional yang
mampu menunjukkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakter seorang negarawan.
Padahal kebesaran dan kehormatan sebuah bangsa sangat bergantung
pada peran seorang pemimpin, terutama dalam mendayagunakan segenap
potensi yang ada. Potensi tersebut akan dapat dikelola secara efektif
manakala terjadi relasi yang sinergis antara para pemimpin dengan rakyat
yang dipimpin. Proses ini tentu menuntut peran pemimpin yang memiliki
karakter yang "extraordinary" dari seorang negarawan. Dengan kualitas ini,
seorang negarawan akan berkomitmen untuk menjalankan peranannya
dengan baik dan benar, sehingga program-program pembangunan dapat
dilakukan secara partisipatif, dengan fokus untuk mencapai cita-cita dan
tujuan nasional.

Perlu dipahami bahwa setiap proses perumusan kebijakan publik
dan program pembangunan nasional pasti akan melibatkan segenap
pemimpin tingkat nasional baik dari lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, berbagai konsep,
kebijakan dan keputusan yang telah dihasilkan selama ini ternyata belum
berpihak kepada aspirasi rakyat, sehingga belum dapat meningkatkan
partisipasi politik masyarakat. Terjadi gap antara pemimpin dengan rakyat
yang dipimpin, program-program pembangunan dipandang masih bersifat
elitis dan kurang partisipatif. Rakyat terlihat apatis bahkan mengalami krisis
kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.

Realitas ini dilatarbelakangi oleh perilaku pemimpin atau elite politik
yang kerap terjebak dalam kontestasi kekuasaan dan akhirnya cenderung
mengabaikan kepentingan rakyat. Kurangnya peran negarawan saat ini
juga tercermin dari pragmatisme kekuasaan dari para elite baik di tingkat
pusat maupun daerah, yang berorientasi jangka pendek demi kepentingan