Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

79

1) Para pemimpin tingkat nasional yang tersebar di
berbagai lembaga negara, kementerian, pusat dan daerah,
meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dalam mengatasi
berbagai persoalan kebangsaan. Ego-sektoral akan muncul
karena masing-masing pimpinan merasa memiliki power atau
kewenangan masing-masing, sehingga kadang terjadi
hambatan dalam proses koordinasi.

Disinilah dibutuhkan Konsep Kepemimpinan Nasional
yang Integratif, yang esensinya adalah aplikasi pola pikir, pola
sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Oleh karena itu,
sebagai negarawan para pemimpin diharapkan mampu
mengatasi sikap ego-sektoralnya dengan cara koordinasi
untuk menyamakan visi dan persepsi, serta bekerja sama
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara
partisipatif dan sinergis, untuk mengatasi kompleksitas
masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

2) Para Pemimpin tingkat nasional menunjukkan
kenegarawanannya dalam menyelesaikan konflik
kewenangan dan sengketa antar-lembaga negara melalui
klarifikasi kewenangan dan pendekatan dialogis. Konflik yang
terjadi di level elite seringkali berdampak terhadap stabilitas
dan tata kehidupan masyarakat, padahal yang dibutuhkan
rakyat saat ini adalah solusi dan aksi kongkrit, bukan polemik
yang diakibatkan oleh tumpang-tindih kewenangan. Untuk itu
dibutuhkan upaya-upaya yang mampu meredam konflik antar-
elite dan sengketa antar-lembaga negara melalui sikap
negarawan seorang pemimpin.

3) Bappenas dan Bappeda mengoptimalkan forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik
tingkat nasional maupun daerah, agar tercipta sinergi,
sinkronisasi dan harmoni antar pimpinan lembaga, antar