Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
20
asas pengukuran ZEE. Melalui UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE
ini, serta UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS, maka
sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu
dari 25 negara yang telah meratifikasinya.
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera. Bahwa pembangunan nasional mencakup semua matra
dan aspek kehidupantermasuk kuantitas penduduk, kualitas
penduduk dan kualitas keluarga, serta persebaran penduduk untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996tentang Perairan
Indonesia. Mengatur batas wilayah perairan berkaitan dengan
negara kepulauan, termasuk sumber kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Pengaturan pemanfaatan, pengelolaan,
perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia.
f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Bahwa pertahanan negara sebagai salah
satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan salah satu usaha
untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna
mencapai tujuan Nasional termasuk pertahanan wilayah dilaut.
g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Merupakan landasan rencana
pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 tahun
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP nasional. Rencana pembangunan jangka
menengah daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional.
