Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

39

                   kondisi perekonomian Negara yang masih lemah, maka akan
                   berimplikasi terhadap Ketahanan Nasional.

                   7) Sosial Budaya.
                            Permasalahan sosial budaya sangat identik dengan

                   parameter tingkat kesejahteraan, keadilan, kemiskinan dan
                   kesenjangan. Kondisi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan
                   penegakan hukum yang lemah banyak dimanfaatkan oleh
                   pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat
                  sehingga mereka dapat dengan leluasa mengeruk sumber
                  kekayaan alam khususnya di sektor kemaritiman. Kondisi
                  ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Nasional.

                  8) Pertahanan dan Keamanan.
                            Selama masa orde baru hingga era reformasi,

                  pembangunan kekuatan pertahanan keamanan masih
                  ditempatkan pada prioritas yang tidak proporsional.
                  Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama yang selalu
                  dikedepankan terkait kondisi alutsista pertahanan kemanan
                  yang semakin tidak layak. Di tengah-tengah keterbatasan
                  kemampuan pertahanan, konflik horizontal dan vertikal
                  semakin marak, sehingga muncul keraguan dan
                  ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi aparat
                  keamanan. Isu-isu sengketa batas wilayah, keamanan
                  maritim (maritime security) yang semakin menguat dalam
                  bentuk trans national crime, illegal entry, drug trafficking,
                  illegal fishing dan Iain-lain menjadi pekerjaan rumah yang
                  harus segera diselesaikan.

14. Permasalahan yang Dihadapi.

         a. Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Sektor
         Maritim.

                  Pemerintah pada hakikatnya merupakan penentu arah
         kebijakan suatu negara. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18