Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

64

              menghadirkan para profesional untuk menempati pos-pos
              strategis dalam struktur yang ada. Cara kedua adalah dengan
             pembenahan struktur yang ada, dalam artian bahwa organisasi
             perlu melakukan perampingan struktur dengan menghilangkan
             atau menggabungkan unit-unit yang dinilai kurang produktif
             ataupun memperlambat mekanisme kerja. Selanjutnya, dalam
            mengupayakan suatu perubahan, pendekatan kultural biasanya
            lebih dimengerti sebagai terminologi untuk merekomendasi
            pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang telah a d a .36
          f. Meningkatnya Infrastruktur Sistem Teknologi Informasi

                 dan Komunikasi

                   Permasalahan infrastruktur teknologi informasi dan
          komunikasi di LPSE akan sangat baik jika dimonitor di setiap
          instansi yang sudah mengaplikasikan LPSE ini, sebagai acuan
          untuk mengembangkan sistem yang ada.

                  Perlunya menjalin koordinasi dan komunikasi dengan LPSE
         mengenai pengelolaan teknologi informasi, sehingga memperkaya
         penanganan-penanganan masalah teknis yang terjadi untuk
         kemudian ditemukan solusinya sehingga sistem informasi akan
         berkembang menjadi lebih optimal. Gunakan perbandingan
        Standard Operational Procedure (SOP) tiap lembaga atau instansi
        yang sudah menjalankan aplikasinya sehingga bisa ditemukan
        sistem terbaik, berikut contoh tampilan LPSE Pemerintahan
        Provinsi DKI Jakarta. Seluruh tampilan web LPSE diberbagai
        lembaga, instansi, pemerintah kota, dan pemerintah daerah sama.

                 Perlu adanya bantuan pemerintah dalam rangka
        meningkatkan infrastruktur teknologi, penyediaan komputer dan
       server, serta berbagai perangkat yang mendukung lembaga dan
       instansi di daerah-daerah untuk melakukan pelayanan lebih cepat,
       efektif, dan efisien. Hal ini berguna untuk mendorong kabupaten-

36Wisnu T. Hanggoro, 2009, Menjadi Pribadi Yang Profesional, hal 47.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13