Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak
diskriminatif.33

Permasalahan lainnya adalah struktur organisasi instansi
pemerintahan yang masih cenderung kaya struktur dan miskin
fungsi. Artinya, pembentukan unit-unit kerja struktural cenderung
kurang proporsional dan efisien, serta kurang memberi peluang
diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan. Terkait
dengan masalah penyelenggaraan tugas-tugas instansi
pemerintahan, masih dijumpai lemahnya sinkronisasi tata
hubungan kerja antara kementerian/lembaga dan instansi
pemerintah daerah, lemahnya sistem dan prosedur dalam
melaksanakan manajemen instansi pemerintahan, serta masih
lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara. Semua
permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum
dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen di lingkungan instansi
pemerintahan secara benar dan konsisten.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi
membawa implikasi yang sangat penting dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih. Pengamanan keuangan negara yang
kurang maksimal, sebagai indikasi belum terwujudnya
pemerintahan yang bersih, merupakan akibat dari belum
optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga
berakibat terjadinya kebocoran anggaran yang seharusnya
dialokasikan untuk pembangunan. Kondisi demikian berimplikasi
negatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk
pembangunan nasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Apabila hal ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka
pelaksanaan pembangunan akan sulit dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara materiil dan
spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.34

^Lihat www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8908/1739/ (diunduh
24 Juni 2014 pukul 23.15 WIB).

34 http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1630-implementasi-konsepsi-
ketahanan-nasional-dan-perkembangannya.html (diunduh 24 Juni 2014 pukul 23.30 WIB).