Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

pada akhirnya perbuatan korupsi dapat diminalisir, sehingga
menciptakan pemerintahan yang bersih, yang ditandai dengan adanya
pengelolaan keuangan negara yang berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dengan terlaksananya pemberantasan tindak pidana
korupsi, maka pemerintah dapat memanfaatkan keuangan negara
sebesar-besarnya bagi peningkatan kegiatan perekonomian
masyarakat, sehingga stabilitas perekonomian semakin mantap.

Konsepsi di atas diwujudkan dalam kebijakan yang dapat
dijadikan sebagai landasan dalam menentukan berbagai strategi
pemberantasan tindak pidana korupsi. Seanjutnya, dari berbagai
strategi yang ditetapkan, kemudian dijabarkan secara konkrit dalam
berbagai upaya yang lebih rinci. Melalui beberapa upaya tersebut,
maka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih
mengarah kepada upaya penyelamatan dan penerimanaan keuangan
negara di lingkungan pemerintah dapat tercapai. Dengan cara
demikian, pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan sesuai yang
diharapkan, sehingga dapat memperkokoh ketahanan nasional.

Mengacu pada upaya yang telah dilaksanakan selama ini,
kemampuan dan potensi pemerintah telah berupaya untuk
memberdayakan semua kemampuan potensi yang dimiliki instansi
pemerintah (termasuk Pemda) untuk mencegah penyalahgunaan
keuangan negara/daerah dan sekaligus mampu mengelola kekuangan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatan
pembangunan di segala bidang. Akan tetapi, upaya pemerintah
tersebut terutama dari aspek penegak hukum belum dapat memberikan
hasil yang optimal, sehingga sampai dengan saat ini tindak pidana
korupsi masih banyak terjadi di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Oleh karena itu, di bawah ini akan diajukan suatu konsepsi
berupa kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam strategi pemberantasan tindak
pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian dari
strategi yang diajukan tersebut akan dikemukakan beberapa upaya