Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

pemerintah semestinya memiliki kekayaan dan kemewahan. Kondisi ini
menggambarkan bahwa di te.igah mayoritas masih belum memiliki
kesadaran hukum mengenai urgensinya anti korupsi, yakni kesadaran
menolak korupsi secara sungguh-sungguh. Kemudian peran serta
masyarakat yang belum optimal, masih kurangnya anggota masyarakat
bersedia menjadi saksi penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Di samping itu masih adanya anggapan bahwa keberhasilan
penegak hukum merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum an
sich.

Mengacu pada permasalahan dan memperhatikan landasan
teori yang dirasakan berkaitan dengan upaya pemecahan persoalan
tersebut, maka dalam penentuan strategi kebijakan dan upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi akan diarahkan pada landasan
teori sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya pada Bab II.
Teori dimaksud adalah teori yang relevan digunakan dalam
mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai
implementasi penegakan hukum, yaitu Teori legal system Lawrence M.
Friedman, Teori Law as a Tool of Social Angineering, dan Teori Penal
Policy. Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat
dengan menggunakan pendekatan systemic approach. Demikian juga
pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan
menggunakan pendekatan Teori Law as a Tool of Social Angineehng
yang menekankan pemenuhan kepentingan masyarakat/negara.
Demikian juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi penting
menggunakan teori Penal Policy, yakni terkait pembuatan kebijakan
hukum tenmasuk peraturan perundang-undangan yang tegas dan
harmonis yang sangat mendukung upaya memaksimalkan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya substansi dan landasan
teori tersebut bahwa dalam rangka peningkatan keberhasilan
penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor-faktor undang-
undang, lembaga penegak hukum yang memadai, budaya hukum,
sarana prasarana serta masyarakat. Dengan demikian maka konsepsi
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai implementasi