Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

posisi kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Oleh karena itu, sehubungan dengan
digelarnya forum Parlemen internasional untuk Papua Barat (International
Parliamentarians for West Papua (IPWP), di Canberra Pemerintah Australia cepat
tanggap dan kembali menegaskan sikap tetap mendukung Papua menjadi bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atase Pers Kedubes Australia di Jakarta,
Ray Marcelo, dalam siaran pers, Selasa 28 Februari 2013 lalu menyebutkan, bahwa
Australia berkomitmen penuh terhadap keutuhan wilayah dan persatuan nasional RI,
termasuk kedaulatannya atas provinsi-provinsi di Papua. Atase Pers Kedubes
Australia di Jakarta, Ray Marcelo, menyampaikan :(1). Ini merupakan kewajiban dasar
Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia (2). Dalam sistem pemerintahan
Australia, kebijakan luar negeri ditentukan oleh pemerintah, (3). Dalam hubungan
dengan Indonesia misalnya, Pemerintah Australia berpegangan pada Traktat Lombok
yang telah mendapat dukungan partai-partai besar di Parlemen di negara-negara
tersebut, (4). Australia dan Indonesia adalah mitra strategis dan hubungan pada saat ini
bagus dan erat, (5). Sejalan dengan luar biasanya trasnformasi yang terjadi di
Indonesia, maka Australia berupaya untuk turut berperan serta demi kemajuan bangsa
Indonesia. Dukungan Amerika Serikat atas keutuhan wilayah Indonesia termasuk
Papua/lrian sudah sering dikemukakan oleh pemimpin tertingginya maupun pejabat-
pejabat dibawahnya. Pemerintah Papua Nugini juga menegaskan mendukung penuh
NKRI, dan wilayahnya tidak dapat digunakan oleh kelompok manapun yang menetang
keberadaan NKRI dan bahwa Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI, demikian
Perdana Menteri Sir Michael Somare di Singapura,saat bertemu Presiden Yudhoyono
13 November 2009.

Pada pertemuan PIF (Pasifik internasional forum) di Kiribati pada bulan Agustus
2001 PIF menyatakan dukungan atas integritas Indonesia. Pada waktu itu Indonesia
diterima menjadi mitra dialog PIF. Upaya separatis membonceng pada salah satu
delegasi untuk pertemuan PIF gagal. Selanjutnya pada pertemuan-pertemuan
berikutnya PIF selalu menunjukkan dukungannya bagi keutuhan wilayah Indonesia.
Demikian juga pada pertemuan tahunan PIF untuk 2005 yang dilakukan di PNG.