Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
34
b. Implikasi Ketahanan Nasional terhadap Keutuhan NKRI
Ketahanan Nasional dan Keutuhan NKRI mempunyai posisi yang sejajar dan
saling mendukung. Apabila Ketahanan Nasional ini dapat dilaksanakan oleh komponen
masyarakat Papua, dan terciptanya suasana kondusif di kalangan masyarakat maka
keutuhan NKRI makin kuat dan kokoh Demikian sebaliknya apabila Keutuhan NKRI
kuat maka ketahanan Nasional akan kokoh juga. . Implikasi ini dapat di lihat pada
kondisi saat ini, dimana terjadi provokasi oleh kelompok Separatisme OPM Papua atau
oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan mengajak sebagian kecil
masyarakat Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI, karena faktor
ketidakadilan, pelanggaran HAM, rendahnya tingkat ekonomi serta pendidikan yang
rendah. Provokasi ini membuat masyarakat merasa tidak diperhatikan dan kecewa
secara mendalam kepada pemerintah dan dengan mudah terpengaruh oleh provokasi
dari kelompok separatis tersebut. Mencermati kondisi tersebut, sejak Papua
menjadi bagian dari NKRI hingga saat ini yang digambarkan pada uraian terdahulu,
menunjukkan unsur-unsur kekerasan, pemaksaan, penyeragaman, pengarahan
terpusat atau dengan pengaturan terpusat sangat menonjol dengan menakut-nakuti
warga masyarakat untuk selalu berada dalam penekanan sehingga nilai-nilai budaya
yang terkristalisasi dalam Pancasila yang bersifat religius, kekeluargaan, kerakyatan
dan musyawarah mufakat menjadi sirna dan begitu saja dilupakan maupun ditinggalkan
oleh masyarakat. Kondisi ini terimplikasi dalam memicu potensi konflik untuk
mendukung dan menguatkan gerakan separatisme OPM yang didalamnya terdapat
berbagai kepentingan yang dapat merugikan bangsa Indonesia pada umumnya dan
khususnya warga Papua berupa merebaknya kerusuhan sosial dengan segala akibat
dan kerugian moril maupun materiil serta trauma yang mendalam dan berkepanjangan
bagi masyarakat. Bahkan sampai sekarangpun gerakan separatisme Papua masih
belum dapat diatasi dengan tuntas dan terencana. Secara singkat dapat dikatakan
bahwa gerakan separatisme rentan konflik karena kebijakan pemerintah yang terpusat
dan cenderung otoriter dengan meniadakan pendekatan sosial budaya dan kearifan
lokal serta tindakan ketidak adilan yang berakibat gencarnya dan maraknya faham
