Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
28
menjadi persoalan bagi guru yang mengajar dengan jumlah siswa sangat
banyak.25
Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim,
perubahan kurikulum tidak akan berjalan baik tanpa didukung guru yang
mumpuni. Maka guru pun memegang bagian peranan penting dalam
penanaman nilai-nilai kebangsaan. Namun dalam perjalanan pendidikan,
kita sering mendengarkan bahwa perhatian kepada guru terabaikan,
perilaku guru pun menjadi sangat buruk, dan ketika dikaji lebih jauh,
semuanya bermuara pada tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, tentu
ini menjadikan guru tak hendak memikirkan hal yang lebih jauh mengenai
penanaman nilai-nilai kebangsaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (K P K )
menemukan adanya kebocoran anggaran dalam proses pencairan
Tunjangan Profesi Guru (T P G ) yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar per
triwulan di setiap daerah. T P G yang kerap tersendat di banyak daerah di
Indonesia ini terindikasi adanya praktek gratifikasi yang melibatkan
sejumlah pihak.26
Pengelolaan dana pendidikan diperhatikan dengan serius oleh KPK.
Karena 2 0 % anggaran negara dialokasikan untuk dana pendidikan. Pada
2014 anggaran dana pendidikan mencapai Rp 368 triliun, yang terdiri dari
belanja pemerintah pusat sebesar Rp 130 triliun dan transfer ke daerah
sebesar Rp 238 triliun.
Dengan anggaran dana pendidikan yang tinggi, ironinya masih ditemukan
30 juta anak tidak bisa sekolah, masih banyak dijumpai infrastruktur yang
rusak. Ada 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada 2003-
2013 yang menyeret 479 tersangka, sehingga merugikan negara senilai Rp
619 miliar.27
Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP K P ),
Inspektorat Jenderal Kemendikbud, dan Kemenag atas tunggakan T P G
tahun anggaran 2010-2013 juga menunjukkan masih terjadi penyimpangan.
25 http://www.sekolahdasar.net/2014/08/icw-desak-pemerintah-hentikan-kurikulum-2013
26 http://www.sekolahdasar.net/2014/08/icw-desak-pemerintah-hentikan-kurikulum-2013.5 A gt 2014
27 http://www.sekolahdasar.net/2014/08/icw-desak-pemerintah-hentikan-kurikulum-2013
