Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

12. Optimalisasi Pengamanan Pilkada Guna Stabilitas Politik Saat Ini.
Kondisi optimalisasi pengamanan pilkada terhadap stabilitas politik

saat ini dapat penulis gambarkan dibawah ini. Dan dalam tulisan ini akan
penulis jabarkan dan ungkapkan realitas dilapangan berkaitan dengan upaya
pengamanan pilkada dalam hubungannya menjaga stabilitas politik serta
menjamin ketahanan nasional. Penyelenggaraan pilkada pada tahun 2010
dapat dijadikan contoh atau sampel untuk dijadikan bahan dasar dalam
penilaian pengamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya
dalam aparatur negara yang diberikan amanat untuk menjaga keamanan
dan ketertiban dalam pelaksanaan pilkada.

a. Ketidak Akurasian dari DPT dan Orientasi Calon Kepala Daerah
(Kandidat) Yang Tidak Pro Rakyat
Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dirasakan
oleh masyarakat Indonesia masih banyak kekecewaan, rasa tidak
puas dan protes di hampir setiap pelaksanaan pilkada di wilayah-
wilayah. tidak berbeda jauh dengan pilkada pada tahun 2010 di
beberapa daerah, pada pilkada tersebut masih banyak ditemui
kekecewaan dan tidak puas dari masyarakat, diawali dari Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang diserahkan pada
awal tahapan Pilkada (April 2008) oleh Kemendagri kepada KPU
merupakan kumpulan data buruk (tidak valid). Indikasi data buruk
tersebut dibahas secara terbuka oleh pihak KPU namun diabaikan
oleh pihak terkait, sehingga timbul kemarahan para pemilih yang tidak
masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partai politik banyak
mengajukan protes kepada KPUD mengapa banyaknya pendukung
mereka yang tidak masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPUD
pun balik menuding bahwa sumber masalah tersebut berasal dari DP4
buatan pemerintah pusat, dan mereka terkesan cuci tangan akan hal
tersebut.
Pelaksanaan pilkada yang merupakan pesta rakyat dalam
melaksanakan demokrasi untuk menentukan pemimpin yang dapat
memajukan daerah mereka dimana mereka tinggal dan

31