Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9

ketertiban dan menjamin keamanan umum, dengan menciptakan suatu
 kondisi dinamis di lingkungan masyarakat, membina ketenteraman,
 mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
 mencegah dan menanggulangi segala macam bentuk tantangan,
 ancaman, hambatan dan gangguan hingga proses penyelenggaraan
 pembangunan nasional tidak terhambat dan dapat terwujudkan.

      Sesuai dengan Undang-undang RI No 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memiliki produk dengan
payung hukum yang dikeluarkan secara intern yaitu Skep Kapolri No P o l:
Skep/432/VI1/2006 tentang Konsep Perpolisian Masyarakat dimana
Polmas pada hakekatnya mengandung 2 unsur utama, yaitu pertama
untuk dapat membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat dan
yang kedua agar dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial yang
terjadi didalam masyarakat lokal.

d. Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
      Pilkada Guna Menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri.
      Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang dilaksanakan secara LUBER yaitu langsung, umum, bebas, dan
rahasia, serta jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPR Daerah provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

      Indikasi telah optimalnya pemahaman masyarakat akan aspek dan
materi terkait dari penyelenggaraan pilkada yaitu dengan berjalan dengan
baiknya pilkada. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah
untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini, yaitu sistem
demokrasi yang kokoh dan kuat antara wilayah dan pusat sehingga
menjadi satu sistem demokrasi yaitu demokrasi pancasila. Selain itu juga
untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa
terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan

                                              77
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14