Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

Pada tahap awal pengoptimalan pelayanan satu pintu tentu perlu
dipersiapkan konsepsi pemecahan persoalan kebijakan dengan strategi
yang tepat dan upaya-upaya yang dapat diimplementasikan. Secara umum
setiap perumusan kebijakan {policy making) perlu adanya identifikasi
masalah, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi. Pemerintah
pusat dan daerah harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang
akan menjadi pedoman bagi penyusunan strategi di kabupaten/kota.
Proses ini hendaknya dapat melibatkan partisipasi publik dari berbagai
komponen bangsa guna mendapatkan dukungan publik yang kuat.
Rumusan kebijakan menjadi kerangka acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan guna mensejahterakan rakyat dalam rangka Ketahanan
Nasional. Dengan demikian, rumusan kebijakan adalah sebagai benkut:

“Optimalisasi kelembagaan pengelolaaan pertambangan
melalui peningkatan sinergitas Kementerian teknis, peningkatan
kualitas SDM di daerah, peningkatan sinergitas SKPD, peningkatan
pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan
pengawasan dan penegakan hukum guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional”

Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi yang
menggambarkan langkah-langkah pencapaian dengan cara dan sasaran
yang diharapkan. Pencapaian sasaran dapat dilakukan melalui upaya-
upaya sehingga dapat memecahkan masalah dalam optimalisasi
kelembagaan pengelolaan pertambangan di daerah.

26. Strategi
Berdasarkan kebijakan umum yang telah dirumuskan nampak jelas

bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan kelembagaan
pengelolaan pertambangan. Strategi pendekatan kelembagaan akan
menguraikan kegiatan setiap instansi/badan/lembaga lain yang terlibat/
perlu dilibatkan baik kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antar
instansi/badan/lembaga. Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi