Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

memberikan kedudukan dan peranan yang sangat strategis bagi Indonesia
untuk berperan dalam hubungan antar bangsa dan untuk membangun
antar daerah, dalam melasanakan desentralisasi. Sebagai Negara
kepulauan maka diperlukan transportasi laut yang kuat yang
menghubungkan antar pulau sehingga dapat memperoleh akses yang
sama dalam proses pembangunan, semua arus barang dan jasa lancar
terdistribusi dapat meminimalisir disparitas harga di semua wilayah
Indonesia. Jika sudah demikian, maka tidak ada lagi rasa kecemburuan
sosial masyarakat, rasa tidak percaya, curiga, dan bahkan rasa iri pada
masyarakat antar daerah, maupun masyarakat daerah terhadap
Pemerintah Pusat. Dengan demikian dapat mendorong terwujudnya
pelaksanaan Otonomi Daerah yang mantap, yang dapat memperkokoh
Ketahanan Nasional. Sebaliknya apabila kendala geografis tidak segera
diatasi akan semakin menyebabkan kesenjangan dana antara Indonesia
bagian barat dan Indonesia bagian timur.

b. Demografi.
         Indonesia sebagai Negara kepulauan yang membentang di garis

khatulistiwa dan beriklim tropik, memiliki berbagai macam dan jenis sumber
daya alam (SDA) yang tersebar di daratafi dan lautan disertai dengan
besarnya jumlah penduduk yang tersebar di berbagai wilayah yang
mencapai sekitar 235 juta jiwa merupakan suatu modal dasar
pembangunan nasional yang sangat bernilai. Jumlah penduduk dapat
dikatakan dari tahun ke tahun terus bertambah dan sebaran penduduknya
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak proporsional. Bagi
Indonesia kependudukan merupakan pilar penting dalam pembangunan
nasional. Pembangunan tidak mungkin akan berjalan dengan baik apabila
tidak didukung oleh SDM yang memadai. Pembangunan kualitas SDM juga
tidak akan tercapai tanpa dukungan kesejahteraan. Demikian pula
kesejahteraan dan pembangunan kualitas SDM akan sulit terlaksana
apabila jumlah penduduk tidak terkendali. Segitiga pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan sosial, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta
lingkungan hidup harus dikelola pemerintah secara bersama-sama dan
terintegrasi.

                                                47
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10