Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

25. Kebijakan.

Saat ini pemahaman segenap komponen bangsa termasuk di dalamnya
para penyelenggara negara di era Otonomi Daerah yang notabene adalah era
kebangkitan daerah-daerah yang selama inf senanti'asa dikendalikan oleh
pemerintah pusat, seakan mengalami euforia yang luar biasa, dimana tingkat
pemahaman terhadap Wasantara sebagai pedoman, pendorong dan penggerak
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih perlu
ditingkatkan. Konsepsi Wasantara sebagai landasan visional yang mengutamakan
persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan, cenderung kurang mengemuka
bahkan masih berorientasi kedaerahan. Bertolak dari kenyataan itu, maka
peningkatan implementasi Wasantara selama ini dan perkembangan lingkungan
strategis yang relatif berubah dengan cepat, maka telah dirumuskan suatu
kebijaksanaan (policy) yaitu:

"Terwujudnya Peningkatan Implementasi Konsepsi Wawasan
Nusantara melalui : Disyahkannya konsepsi Wawasan Nusantara dalam
Peraturan Perundang-Undangan, Mantapnya pemahaman Wasantara pada
seluruh masyarakat melalui sosialisasi Wasantara, Meningkatnya persatuan
dari kesatuan bangsa serta Menguatnya sinergitas antara Pusat-Daerah dan
antar Daerah guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam
rangka Ketahanan Nasional” .

26. Strategi.
Untuk melaksanakan kebijakan Peningkatan Implementasi Wasantara

Guna Memantapkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Ketahanan
Nasional, perlu disusun strategi yang bersifat lintas sektoral, yang meliputi bidang
Astagatra.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi
Wasantara guna memantapkan Otonomi Daerah dalam rangka Ketahanan
Nasioal, adalah sebagai berikut:

a. Strategi 1 : Mengesyahkan konsepsi Wawasan Nusantara
dalam Peraturan Perundang-Undangan, dengan memberikan keyakinan
kepada para penentu kebijakan, terutama para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tentang pentingnya landasan visional Wawasan Nusantara dalam

77