Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

97

pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia demi
mempercepat dinamika pembangunan di segala bidang. Karena itu,
kerisauan masyarakat akan adanya tradisi kekerasan pada institusi
pendidikan voksional seharusnya juga menjadi kerisauan
pemerintah.

Sebab, kita sebagai bangsa sudah sepakat untuk percaya
bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia Indonesia.5*3 Kepercayaan ini bukan
karena kita mau tak mau memasuki dunia modern yang
menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting pembaruan,
melainkan karena kita—dalam sejarah—memiliki pengalaman akan
hal itu dan hasilnya pun terlihat. Di masa Kerajaan Sriwijaya masih
tegak, kerajaan ini mengirim para pemuda untuk belajar ke kerajaan
lain. Pada masa Kerajaan Majapahit pun begitu, banyak kaum
aristokrat Majapahit belajar ke luar pulau Jawa. Sebaliknya kerajaan-
kerajaan di luar pulau Jawa pun banyak yang mengirim pemuda
untuk belajar di kerajaan Majapahit.54 Penanaman betapa pentinya
pendidikan semakin kuat sejak era kolonial Belanda hingga
sekarang. Saat itu banyak banyak pemuda pribumi belajar ke negeri
Belanda; ada pula yang pada institusi-institusi pendidikan baru di
Tanah Air. Hasilnya, bangsa Indonesia ‘melahirkan banyak tokoh
cerdas, pandai, berhati tulus, dan sangat mencintai tanah airnya,

Indonesia, antara lain lr. Soekarno. Mr. Moh, Hatta, Syahrir, dan
seterusnya. Dari kepeloporan kaum terdidik inilah Indonesia berhasil
merebut kemerdekaan.

Dalam konteks yang lebih luas, Institusi pendidikan
vokasional menempati posisi yang sangat strategis sebagai bagian

mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat pasal di atas
diperkuat Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5)
pasal yang sama menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
53 Karena itulah, berbagai regulasi dan sandaran hukum dibuat, antara lain UU Sisdiknas,
dengan jalur pendidikan yang ditempuh harus selaras dan sejalan dengan Pancasila, UUD
1945, dan Ketahanan Nasional.
54 Djahar Muzakir, Jejak Kebesaran Maharaja Mulawarman, Pustaka Spirit, 2011.