Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
47
mempengaruhi penyelenggara negara di mana realitas saat ini
menunjukkan semakin kurangnya keteladanan dalam kepemimpinan.
e. Politik.
Politik merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan kehidupan politik di
Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Politik bahkan memiliki korelasi yang sangat erat dengan penegakan
hukum. Hukum di Indonesia dominan dilaksanakan berdasarkan
Undang-undang dan undang-undang jelas merupakan produk politik
karena pembentukannya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemampuan penyelenggara negara untuk menciptakan kehidupan
politik yang kondusif akan menentukan berhasil tidaknya proses
penegakan hukum yang diharapkan.
f. Ekonomi
Tingkat perekonomian masyarakat dapat dilihat dari kemampuan
masyarakat tersebut untuk berdaya dan mandiri. Akses masyarakat
terhadap sumber-sumber daya alam merupakan salah satu penunjang
kehidupan perekonomian di Indonesia. Ketidakmampuan
penyelenggara negara untuk memberikan kehidupan perekonomian
yang layak bagi masyarakat merupakan penyebab munculnya berbagai
konflik yang panjang bagi masyarakat ataupun pihak swasta.
g. Sosial Budaya.
Pembicaraan mengenai hukum tidak dapat dilepaskan dari
pembahasan mengenai masyarakat tempat dimana hukum tersebut
akan diberlakukan, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari
masyarakat sebagaimana teori yang pernah dikemukakan oleh Cari von
Savigny bahwa “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem
Volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan
