Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
26
menata sengketa di perairan itu secara damai, akan berkontribusi negatif terhadap
keamanan nasional Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan yang bertransformasi
menjadi konflik akan menyerap sumberdaya nasional Indonesia yang tidak sedikit
guna mengamankan kepentingan nasionalnya, termasuk menyangkut stabilitas
kawasan pada ranah diplomatik. Sebab Indonesia berkepentingan untuk
mengendalikan eskalasi konflik agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Dengan
demikian, implementasi geostrategi nasional belum dapat dilaksanakan karena
lingkungan keamanan nasional dan internasional belum menjamin kepentingan
nasional.
b. S pektrum k ris is yan g m en ja di ancam an dan re siko terhadap
kepentingan nasional belum di respon dengan baik. Sistem politik Indonesia
dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi dan transformasi politik dari
sistem yang dipakai Orde Baru menuju kepada pemberdayaan institusi publik dan
masyarakat sipil dewasa ini, membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya
terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika
sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan negara
iermasuk di dalam penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia melalui
pelaksanaan peran diplomasi. Sedangkan kepentingan Indonesia pada saat ini
yang terkait dengan tugas utama diplomasi adalah tetap terpeliharanya keutuhan
dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemulihan citra dan
kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dalam rangka
pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia yang
berdasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif berlandaskan pada
Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Di
dalam GBHN tersebut digariskan bahwa sasaran penyelenggaraan hubungan luar
negeri adalah “perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas
dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam mengahadapi perkembangan
global”. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
Ini diidentifikasikan sebagai sikap politik tidak berpihak kepada satu kekuatan
dunia, meskipun bukan berarti sikap netral. Pola pelaksanaan peran diplomasi
