Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

acuan dalam visi politik luar negeri. Dalam upaya untuk berkontribusi dalam
memelihara perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan hampir tidak ada
satupun masalah di kawasan yang luput dari perhatian Indonesia. Terkait Isu
Laut Cina Selatan misalnya, Indonesia secara gigih mengingatkan seluruh pihak
bahwa satu-satunya pilihan penyelesaian masalah adalah melalui jalan damai.
Sepanjang 2011, Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan Guidelines
dari Declaration o f Conduct Laut Cina Selatan, setelah 6 tahun perundingan tanpa
kemajuan. Perjalanan dan peran politik luar negeri Indonesia dalam konteks
global cukup menjadi perhatian. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai
persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan berbagai apresiasi baik di
dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks regional misalnya, Indonesia saat ini
menjadi Ketua ASEAN. Dalam organisasi internasional lainnya, misalnya Gerakan
Non Blok, Indonesia menjadi salah satu negara inisiator dalam memperjuangkan
negara Palestina. Dalam hal konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia juga
menunjukkan sebuah langkah yang perlu mendapatkan apresiasi. Keberhasilan
Indonesia bersama ASEAN serta Tiongkok dalam upaya penyelesaian masalah
Laut Cina Selatan dengan terciptanya Declaration on The Conduct o f The Parties
in the South China Sea pada tahun 2002, dianggap sebagai salah satu
implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan “Doktrin
Natalegawa” (Dynamic Equilibrium). Dalam menjalankan politik luar negeri
Indonesia ke depan, Indonesia perlu mempromosikan pentingnya
gagasan dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis. Doktrin tersebut
merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar negara yang
mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat
dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang
bersifat win-win dan bukan zero-sum. Perspektif dynamic equilibrium memiliki
dua termin penting. Dynamic merujuk pada dinamisme politik global. 'Dalam
sebuah Rapat Kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan Komisi 1 DPR RI
pada bulan Juni 2011, Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri memaknai
dinamisme politik global sebagai sebuah hal yang selalu terjadi. Artinya, negara-
negara di dalam politik global selalu mengalami perubahan baik dalam hal