Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

62

pusatdan pemerintah daerah guna mengeleminirkesenjangan sosial.
Menata peraturan perundangan mulai dari hulu sampai dengan hilir
sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan
Kewaspadaan nasional, dan menegakkan supremasi hukum untuk
menjamin kepastian hukum dalam menangani masalah konflik sosial.
Metode yang digunakan adalah: evaluasi, revisi, pembuatan regulasi,
pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui:
evaluasi terhadap seluruh regulasi, revisi peraturan perundang-
undangan yang tidak efektif, proses iegislasi untuk merumuskan
produk UU atau Perda, Sarana yang digunakan rapat kerja dan
pertemuan secara rutin.

c. Strategi-3. Meningkatkan kepedulian dan naluri deteksi
dini, peringatan dini, cegah dini. Pada Strategi-3 ini bertujuan untuk
meningkatkan kepedulian dan kepekaan dalam deteksi dini,
peringatan dini, cegah dini untuk menangkal setiap potensi TAHG,
meningkatkan kesiapsiagaan yang maksimal guna mengantisipasi
TAHG dengan membentuk organisasi guna operasional untuk
merespon suatu krisis yang terjadi agar segera ditangani dengan
cepat, tepatdan berdaya guna sehingga dapat mencegah konflik agar
tidak meluas, serta membangun peringatan dini guna
menginformasikan kemungkinan terjadinya suatu konflik agar cepat
ditangani, dan melaksanakan pencegahan sejak awal agar tidak
terjadi konflik sosial yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Selain
itu juga meningkatkan Langkah-langkah dalam penanggulangan
konflik guna dapat meredusir, meminimalisir sedemikian rupa
sehingga tidak jatuh korban yang lebih besar (baik korban jiwa,
materiil, dan imateriil), Metode yang digunakan adalah: evaluasi,
pembuatan Peraturan, Pengawasan, pendidikan, Latihan, kampanye,
sosialisasi. Sarana dan kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan
organisasi, latihan kesiapsiagaan dan kemampuan menilai resiko,
perencanaan siaga, mobilisasi sumberdaya, pendidikan dan
pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, manajemen informasi.