Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

g. Undang-Undang Rl No. 8 Tahun 2012 tentang Pem ilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakifan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU ini mengatur penyeleseian sengketa pemilu legislatif di

PT.TUN. Obyek sengketa Pemilu Legislatif berupa Keputusan TUN
verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan Daftar calon tetap anggota
DPR, DPD dan DPRD. Upaya hukum terhadap putusan PT.TUN
berupa kasasi.

9. Landasan Teori
a. Teori Negara Hukum
Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang

diangkat dalam penulisan Taskap ini adalah teori negara hukum. Teori ini
digunakan, didasarkan atas asumsi dalam suatu negara hukum,
keberadaan pengadilan merupakan suatu keharusan untuk memberikan
pengawasan atas penyelenggaran kehidupan bernegara. Sesuatu negara
sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal sudah didambakan
sejak Plato menulis "Nomof', Kant memaparkan prinsip-prinsip negara
hukum formil, Stahl mengetengahkan negara hukum materil. AV Dicey
mengajukan ”Rule of/aiv”31.

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus
memiliki dua unsur pokok, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia
dan pemisahan kekuasaan. Ajaran hukum dari Kant dipengaruhi paham
liberal. Konsep yang ditawarkan Kant mendapat kritik karena negara
dimaknai secara sempit yaitu hanya sebagai penjaga malam
(inachtwachtersstaaf) 32 . Terjadinya penolakan sistem ekonomi liberal
mendorong perubahan terhadap peranan pemerintah negara33. Reaksi

31 Yunus, Didi Nazmi, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, hal 1 4 -1 5 .
32 Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administasi Negara, Ichtiar, Djakarta., hal. 9
33 Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.,hal 69.