Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

47

pengangguran secara optimal. Hal ini m erupakan cerminan lem ahnya
kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan otonomi
daerah ini dalam arti hilangnya sem angat kerelaan berkorban bagi
bangsa dan Negara karena semua pihak berlomba-lomba untuk
m em perbesar biaya aparatur dan sorotan m asyarakat saat ini terhadap
membengkaknya biaya aparatur merupakan bentuk kewaspadaan
nasional di daerah yang harus selalu diperingatkan pada jajaran
pemerintah daerah.

Otonomi Daerah yang dicanangkan dengan semangat
peningkatan pelayanan pada masyarakat terjadi menjadi ajang
primordialis yang ujung-ujungnya akan memperlem ah ikatan
kebangsaan kita bila tidak segera di kontrol. Dem ikian pula nilai - nilai
moral dan etika politik yang bersum ber dari budaya asing harus selektif
diterapkan di Indonesia sehingga tidak menyinggung perasaan orang
lain apalagi m engarah pada saling m em persalahkan antar se sam a
aparat pemerintah daerah. M em ang politik luar negeri kita adalah
bebas aktif, sehingga setiap kebijakan Pem erintah akan tetap
berpegang pada peran kita untuk ikut dalam perdam aian dunia,
walaupun kadang - kadang masih membutuhkan penjelasan pada
m asyarakat karena sebagian menghendaki lain seperti pada waktu
dukungan kita kepada PBB tentang m asalah Resolusi D ew an
keam anan tentang nuklir Iran, yang oleh D P R pun di Interpelasi bila
tidak ada penjelasan Pemerintah. Pada akhirnya adalah upaya untuk
pem ekaran wilayah dan penam bahan jumlah Partai Politik yang akan
m embebani keuangan negara yang tidak perlu terjadi.

Sum ber daya manusia aparatur diharapkan dapat menjadi
penyuluh dan pemberi arah yang benar kepada lingkungan, rekan
sekerja, keluarga serta handai tolan yang terkait dengannya, bila
m em ang pada dasarnya ia berkualitas. H al ini hanya m ungkin terjadi
bila sumber daya manusia aparatur diseleksi dengan benar dikala
akan menajdi calon PN S, keteladanan Sum ber daya manusia aparatur