Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
51
kata lain good governance belum berjalan. Demikian juga keinginan
DPRD untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang diluar batas
kewajaran juga harus diwaspadai sebagai potensi kerawanan politik.
Perilaku KKN dan berpola hidup mewah diluar batas kewajaran
dituntut dari sumber daya manusia aparat di daerah, apalagi setelah
minimnya kontrol keuangan dari pemerintah pusat, dimana daerah
hanya mempertanggungjawabkan keuangannya pada DPRD,
sehingga power tend to corrupt sangat mungkin terjadi di antara
Pemda dan DPRD-nya. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia
aparatur yang mau hidup sederhana dan memberi contoh pada
lingkungannya akan sikap dan tindakannya yang bersih dan bebas
KKN.
Bila rakyat Indonesia sudah sadar akan betapa beruntungnya ia
lahir dan dibesarkan di Indonesia, maka ia akan merasa wajib untuk
memelihara dan mempertahankan keberadaannya dari kemungkinan-
kemungkinan gangguan dari luar yang tidak ingin melihat Indonesia
maju dan sejahtera. Sesungguhnya nilai-nilai nasionalisme (faham
tentang kebangsaan) itu bersumber dari sosio kultural bangsa dan
bumi Indonesia. Sekalipun selalu mengalami interaksi dengan dunia
luar dalam era globalisasi, tetapi hakekatnya tidak boleh berubah
tertutama bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah
terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah ini yang diharapkan akan
menjadi panutan masyarakat lokal dan sekaligus sebagai pelaku
perubahan bangsa.
