Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

65

harus merupakan bagian dari sistem, kesehatan nasional (SKN) lebih dapat
dimplementasikan.
e. Optimalnya Implementasi Konsepsi Tannas dalam Pelaksanaan JSBK
dari sisi Konsepsi Ketahanan Hankam

Studi kasus menarik patut dilihat dari penerapan konsepsi
implementasi Tannas dalam pelaksaan JSBK di Aceh. Dari hasil SSDN
peserta PPRA 45 didapatkan data bahwa saat ini Aceh telah menerapkan
Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh warga Aceh. Melalui Jaminan
Kesehatan Aceh (JKA) seluruh masyarakat Aceh—selain yang sudah
ditanggung oleh skim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk
masyarakat miskin, Askes sosial untuk PNS dan Pensiunan serta
Jamsostek untuk pekerja formal—dibayarkan preminya oleh Pemerintah
Aceh kepada PT. ASKES (persero) sebagai peserta JKA, bahkan untuk
peserta Jamkesmas ditambahkan pula jumlah nominal preminya agar
mendapatkan paket pelayanan kesehatan yang sama.36

Contoh di Aceh adalah harapan yang mestinya bisa dicapai tidak
hanya per satu provinsi namun juga untuk seluruh provinsi yang ada di
Indonesia. Pendekatan kesejahteraan dan keamanan menemukan bentuk
yang konkrit. Melalui implementasi Tannas dalam pelaksanaan JSBK,
akses dan kualitas yankes akan semakin baik. Hal ini akan berpengaruh
pada upaya meningkatkan UHH sebagai cerminan dari salah satu unsur
peningkatan kualitas SDM sebagaimana yang termuat baik dalam sasaran
bangnas maupun indikator IPM. Dengan demikian keberadaan SDM yang
berkualitas (ulet dan tangguh)—sebagai syarat ketahanan hankam— akan
semakin meningkat.

36 Pada saat tanya jawab tanya jawab di Kantor Gubernur (30 Agustus 2010), penulis sebagai
peserta SSDN Aceh PPRA XLV mencatat informasi dari pemerintah Aceh sebagai berikut:
“...beberapa skenario JKA, (...) untuk tiga tahun pertama, semua premi dibiayai oleh
pemerintah Aceh kemudian tahun keempat, kelima dan seterusnya akan terjadi sharing
dengan pemerintah Kabupaten/Kota, (...) untuk selanjutnya tahun 2016 dan seterusnya
diharapkan masyarakat mampu membayar iuran tetapi masyarakat yang tidak mampu akan
menjadi tanggung jawab pemenntah Aceh maupun kabupaten-kota. ...” (Penjelasan Kabid
Yankes Dinkes Aceh, tentang peningkatan kualitas SDM di Provinsi Aceh guna Mendukung
Pembangunan Daerah dalam rangka Bangnas)