Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
Kepemilikan asing dalam badan usaha strategis seperti perbankan
akan sulit untuk berkompromi terhadap kepentingan negara karena
paradigma private sector adalah profit motive yang tentunya tidak
memperdulikan aspek-aspek keadilan atau kepentingan umum lainnya.
Contoh yang bisa ditunjukkan adalah adanya kebijakan Gubernur Bank
Indonesia yang menurunkan tingkat suku bunga untuk mengakselerasi
kegiatan ekonomi sektor riil, ternyata tidak direspon dengan baik oleh
sektor perbankan swasta. Terbukti dengan tidak bersedianya perbankan
swasta menurunkan suku bunga sebagaimana yang telah dicontohkan oleh
Bank Indonesia (lihat Tabel IV.3).
Tabel IV.3.
Perkembangan Inflasi, BI rate dan Suku Bunga Pinjaman
Tahun 2005-2009
Inflasi BI Rate Suku Bunga Pinjaman
Tahun 17,11 12,75 Modal Kerja Investasi Konsumsi
6,60 9,75
2005 6,59 8,00 16,23 15,66 16,83
2006 11,06 9,25 15,07 15,10 17,58
2007 2,78 6,50 13,00 13,01 16,13
2008 U;'J 5,22 14,40 14,40
2009 13,68 12,96
-
Sumber: Harian Umum KOMPAS, Jum’at 3 September 2010, hal. 17.
Selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi, suku bunga yang tinggi
juga menyulitkan pengusaha untuk mengajukan dan menerima pinjaman.
Akibatnya, terjadi distorsi pertumbuhan ekonomi. Padahal, setiap aktivitas
ekonomi adalah peluang penerimaan negara. Dengan demikian, kondisi
suku bunga pinjaman yang tinggi bukan saja mengganggu aktivitas
ekonomi, tapi pada akhirnya juga mengganggu penerimaan negara.
b. Kendala
1. Kendala utama dan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini
adalah kualitas SDM yang relatif rendah serta kesenjangan kualitas
SDM antar daerah. Padahal, pertambahan penduduk nasional yang
masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan
mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk)
51
