Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi,
pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain).18

Kebijakan fiskal mencakup semua kebijakan yang berkaitan
dengan Anggaran Belanja Negara (Seda, 2004:75-76), baik untuk belanja
Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kebijakan fiskal tidak hanya
mempengaruhi perekonomian daerah, tapi juga perekonomian secara
keseluruhan melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara
(Djojosubroto, 2004:89). Persoalan umum fiskal adalah berkaitan dengan
jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran (defisit atau surplus) dan
bersumber dari hasil pajak atau utang dan sebagainya.19

Penyelenggaraan pemerintahan adalah sejumlah agenda kegiatan
yang disertai dengan sejumlah biaya pengeluaran/pembiayaan negara.
Sangatlah sulit diterima oleh logika politik apabila terdapat pendapat
bahwa sebuah pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan
berkelanjutan tanpa didukung oleh ketersediaan sumber pembiayaan yang
memadai dan mapan (Devas, 1989).

Kalaupun terdapat segelintir pemerintahan di dunia ini yang tidak
mengandalkan pajak atau berkarakter rentier state, keberlanjutannya pasti
sulit dipertahankan. Para ekonom pun masih yakin sumber pembiayaan
yang paling murah dan dapat dijamin kemapanannya di antara sejumlah
pilihan sumber pendanaan yang lazim adalah pajak. Pajak menjadi pilihan
utama (cif. Musgrave dan Musgrave, 1993; Mardiasmo, 2004).

Banyak ahli keuangan publik menggambarkan pajak sebagai salah
satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah yang biasanya
ditandai dengan beberapa ciri utama, yaitu (1) merupakan pungutan wajib,
(2) dibayarkan oleh kelompok pembayar tertentu, dan (3) tidak terkait
dengan bentuk-bentuk layanan langsung. Dalam membangun suatu
sistem perpajakan harus diselaraskan asas-asas pemungutan pajak.
Menurut Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat

18 Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik,
Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 3.

19 Edi Slamet Irianto, Desentralisasi Perpajakan Dalam Perspektif Demokratisasi Di
Indonesia, Disertasi, Program Doktor Universitas Gadjah Mada, 2008.

20