Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

48

memang sulit dihindari karena krisis ekonomi tapi proses tersebut harus selektif
dan syarat lunak serta secepatnya dilunasi. Setiap negara harus memiliki
agenda dalam melakukan reformasi. Informasi tentang kondisi suatu negara
yang paling mengetahui adalah negara itu sendiri. Oleh karena itu, analisis
kebutuhan untuk melakukan reformasi dapat dilakukan sehingga strategi
reformasi yang dipilih tepat serta tidak merugikan masyarakat/warganegara.

Selain hal diatas, transformasi teknologi informasi dan komunikasi
membawa kepada istilah baru pada birokrasi yakni munculnya istilah e-
government atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Berdasarkan definisi
dari World Bank, e-Govemment adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah (seperti; Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang
memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan
masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. e-Government juga
bertujuan untuk mendukung mewujudkan good governance. Penerapan
teknologi informasi tersebut akan menimbulkan tranparansi dan memperpendek
setiap pengurusan dalam pelayanan publik30.

Ada beberapa dampak positif dari sistem Informasi Teknologi dalam
kontek penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi
publik : (1) Membangun dan memperluas network; (2) Efisiensi dan efektifitas
dalam pelayanan publik; (3) Akuntabilitas dan transparansi; (4) Kemudahan
dalam pencarian informasi. Penggunaan teknologi informasi akan lebih
memudahkan birokrasi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
Pelayanan yang cepat, murah dan tepat seperti yang diimpikan oleh sebagian
masyarakat dalam pelayanan publik akan dapat diwujudkan. Selama birokrasi
Indonesia lebih banyak menggunakan cara-cara manual atau istilahnya
traditional goverment yang memperlama proses dalam pengurusan sesuatu.
Sehingga hal tersebut menimbulkan kejenuhan dari masyarakat apabila
berhadapan dengan birokrasi untuk suatu urusan yang sangat sederhana,
misalnya untuk pembuatan KTP. Di negara-negara maju, e-government telah

30 Azfahra. 2010. Birokrasi Indonesia dan Globalisasi (Sebuah Langkah Penyesuaian Terhadap
Globalisasi), http://alfahme.blogspot.com.