Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

ke-12 di Cebu City, Filipina 2006, sepuluh kepala negara Asean sepakat untuk
mempercepat terbentuknya Masyarakat Bersama Asean dari 2020 menjadi
2015. Masyarakat Bersama Asean dibentuk atas tiga pilar yakni : Masyarakat
Keamanan Asean, Masyarakat Ekonomi Asean, serta Masyarakat Sosial
Budaya Asean. Dalam menghadapi terbentuknya Masyarakat Asean tersebut,
kondisi birokrasi di Indonesia relatif masih tertinggal dengan birokrasi negara
anggota Asean lainnya. Diantaranya dapat diketahui dari efektivitas birokrasi
dan peringkat reformasi birokrasi Indonesia terhadap negara-negara
sekawasan Asia Tenggara ini.

Efektivitas birokrasi secara sederhana dapat diukur dengan menilai baik
buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Kualitas pelayanan publik juga menjadi indikator penting yang menentukan
tinggi rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebuah negara. Indonesia
termasuk negara dengan IPK sangat rendah. Pada tahun 2008 misalnya, IPK
yang dikeluarkan oleh Transparency International menempatkan Indonesia
pada posisi 126 dari 180 negara. Angka IPK ini memang baik 0,3 point dari 2,3
(2007) menjadi 2,6 (2008), tetapi posisi Indonesia tetap masih di bawah negara-
negara seperti Samoa, Tunisia, Ghana, Colombia, Gabon, dan Guatemala.
Bahkan negara tetangga di Asean seperti Singapura dan Malaysia jauh
meninggalkan Indonesia. Pada tahun 2009, IPK Indonesia mengalami sedikit
kenaikan menjadi 2,8. Urutannya juga naik menjadi ke-111.
Meskipun demikian kenaikan ini masih tidak terlalu signifikan dibandingkan
dengan negara-negara Asean lainnya seperti Singapura (9,2), Brunei
Darusalam (5,5), dan Malaysia (4,5).

Indonesia tercatat berhasil memperbaiki kedudukan dalam peringkat
reformasi birokrasi. Sesuai data yang diekspos Doing Business (DB) 2010,
Indonesia (diwakili Jakarta) disebutkan sebagai pelaku reformasi kebijakan
paling aktif di Asia untuk periode 2008/2009. Reformasi yang dilakukan
pemerintah di bidang usaha berhasil memperbaiki kedudukan Indonesia,
sehingga naik tujuh peringkat menjadi peringkat 122 se-Asia. Lantas, negara
mana yang masuk 30 besar dalam hal reformasi birokrasi tersebut. Untuk
negara-negara Asia Tenggara, Singapura meraih peringkat 1, sementara