Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

33

   13. Implikasi Sistem Manajemen Nasional Terhadap Rekruitmen
   Pegawai Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Pembangunan
   Nasional.

            Implikasi dalam rekruitmen kepegawaian yang berbasis kompetensi
  tidak terlepas dari fungsi SISMENNAS. Begitu juga sebaliknya,
  implementasi SISMENNAS yang kurang mantap tentunya sangat
  berpengaruh terhadap rekruitmen kepegawaian berbasis kompetensi dalam
  rangka pembangunan nasional. Namun demikian, sistem rekuritmen
  dilaksanakan saat ini belum menunjukan hasil yang baik secara berbasis
  kompetensi bertentangan dengan hakekat SISMENNAS itu sendiri seperti
  antara lain : belum dilaksanakannya reformasi secara terpadu, struktur
 organisasi yang gemuk, terjadinya double fungsi, integritas pelayanan
 publik, serta KKN.

           Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan hakekat SISMENNAS,
 sebab pegawai adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa
 dan bernegara, serta pegawai mempunyai peran yang sangat signifikan,
 karena kelompok inilah yang mengelola negara. Tuntutan gencar yang
 dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
 pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah sejalan dengan
 meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya
 pengaruh globalisasi13. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan
tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena
itu tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon
oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah
pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui
implementasi SISMENNAS guna terwujudnya rekruitmen kepegawaian
yang berbasis kopetensi dalam rangka pembangunan nasional.

          Oleh sebab itu, implikasi implementasi SISMENNAS terhadap
rekruitmen kepegawaian yang berbasis koptensi akan menghasilkan kinerja
aparatur pemerintah yang kurang efisien, efektif, dan profesional baik
dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan
pengawasan aparatur serta pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja

13
    Budi Supriyatno, 2009." Manajemen Pemerintahan” (Plus Dua Puluh Langkah Strategis), Jakarta.
   10   11   12   13   14   15   16