Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

pemimpin. Sebagian para penyelenggara Negara yang bisa diharapkan
memberi suri teladan sebagai pemimpin yang dapat menjadi teladan dan
panutan bagi masyarakat, ternyata tidak terwujud, bahkan justru
menampilkan kemerosotan moral dan etika , hal ini ditandai dengan gaya
hidup kesehariannya yang serba mewah baik dirinya sendiri maupun
keluarganya.

Akibatnya para aparatur negara tidak dapat melaksanakan
tugasnya sebagai pelayan publik dan abdi negara dengan baik, bahkan
kepercayaan masyarakat kepada aparatur negara semakin berkurang.

c. Menurunnya rasa nasionalisme.
Pada era orde baru pemerintahan di daerah secara garis besar ada

dua instansi, yakni instansi daerah dan intansi yang merupakan
kepanjangan tangan pemerintah pusat, yang bertugas melakukan
supervisi, kendali kebijakan pemerintah pusat di daerah. Di Propinsi ada
Dinas teknis tertentu, disamping juga ada Kantor Wilayah yang
merupakan instansi pemerintah pusat. Pada era otonomi daerah instansi
pemerintah pusat yang di daerah sudah tidak ada lagi (dibubarkan),
Kantor Wilayah Kementrian tertentu sudah tidak ada lagi, yang ada tinggal
Dinas-dinas yang merupakan lembaga birokrasi pemerintah daerah.
Akibat hal tersebut, sudah tidak ada lagi pegawai negeri (PNS) pusat yang
bertugas di daerah, semua PNS merupakan pegawai pemerintah daerah.
Kondisi yang demikian memberikan dampak negatif yang dapat
melemahkan semangat nasionalisme, hal tersebut dapat dilihat antara
lain:

1) Menguatnya putra daerah dalam rekrutmen PNS,
kesempatan dalam karier yang lebih bagus dibanding putra
nasional. Aspek kompentensi dan profesionalitas dikalahkan oleh
semangat etnosentrisme. Dampaknya, banyak PNS yang bukan
putra daerah terpinggirkan walaupun mempunyai kompentensi
yang lebih baik.