Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

perspektif administratif dan perspektif politik.3) Berdasarkan perspektif administratif,
desentralisasi didefinisikan sebagai the transfer of administrative responsibility from
central to local governm ents (pengalihan tanggung jawab wewenang administrasi
dari pusat ke daerah). Sementara desentralisasi dari perspektif politik adalah the
transfer o f pow er, from top level to low er level, in state, o r offices within a large
organization (pengalihan kekuasaan dari pimpinan ke level di bawahnya pada
pemerintahan atau organisasi kantor yang besar). Pada sudut pandang yang
berbeda, Smith memiliki versi pemahaman tersendiri dalam memandang definisi
mengenai desentralisasi. Dari kedua perspektif di atas, desentralisasi menurut
perspektif politik oleh Smith didefinisikan sebagai devolusi kekuasaan (devolution o f
pow er), dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan perspektif
desentralisasi administrasi merupakan delegasi wewenang administratif
(adm inistrative authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.4)

Perbedaan di antara dua perspektif ini telah berimplikasi pada perbedaan
dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Perspektif desentralisasi politik
menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan
demokratisasi di tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal dan
kepekaan lokal. Di sisi lain, perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan
pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
ekonomi di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. Dalam hal tujuan,
negara-negara yang menerapkan otonomi daerah menurut Smith memiliki beberapa
tujuan, yaitu:

a. Desentralisasi diterapkan dalam upaya pendidikan politik;
b. Untuk latihan kepemimpinan politik;
c. Memelihara stabilitas politik;
d. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat;
e. Memperkuat akuntabilitas publik; dan
f. Meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut menurut Nelson Kasfir, alasan
menerapkan otonomi daerah lebih didasarkan pada pertimbangan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan

3) Syarif Hidayat, “Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Masa Depan”, 2000, Jakarta: Pustaka
Quantum.
4> Dikutip dari Uli Romli, “Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal”, 2007,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.