Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

R P JP Nasional ini diterjemahkan ke dalam beberapa misi dengan langkah-
langkah antara lain:

1) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing;
2) memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; dan
3) meningkatkan pembangunan daerah, dengan mengurangi
kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada
masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; serta
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai
pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

f. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Dalam Bab IX mengenai Wilayah dan Tata Ruang yang tercantum pada
Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R P JM N ) Tahun 2010-2014,
disebutkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang
mantap menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan percepatan dan
pemerataan pembangunan di Indonesia. RPJM Nasional merupakan acuan
bagi penyusunan RPJM Daerah, agar perencanaan dan pengelolaan
pembangunan terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan
lebih terarah, sistematis dan mempunyai parameter yang jelas.

Beberapa substansi yang menjadi perhatian dalam RPJM Nasional
terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di antaranya adalah mengenai
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; peningkatan kerja sama
pemerintah daerah; penataan daerah otonom baru; serta pengawasan dan
evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi
perhatian pemerintah selama 5 tahun ke depan dalam rangka mengelola
pelaksanaan otonomi daerah.

9. Landasan Teori.
Menurut Syarif Hidayat, dari semua definisi yang ada secara garis besar

terdapat dua definisi tentang desentralisasi atau otonomi daerah, yaitu definisi dari