Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

23

strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah
satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam tulisan ini secara rinci dijelaskan berbagai isu-isu di wilayah
perbatasan darat yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 1) Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) yang secara khusus menangani pengelolaan
wilayah perbatasan,belum bekerja maksimal, sehingga penanganan
permasalahan perbatasan masih bersifat parsial; 2) kurangnya infrastruktur
yang sangat membatasi komunikasi keluar dari warga komunitas-komunitas
daerah perbatasan, begitu juga ‘tertutupnya’ kesempatan untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan
sarana dan prasarana yang dihadapi adalah meliputi sarana dan prasarana
perekonomian, sosial, dan pertahanan-keamanan; 3) kemiskinan (dalam
skala nasional) banyak mewarnai kehidupan masyarakat, sebab rendahnya
sumberdaya manusia dan program-program pembangunan yang dapat
dilakukan di daerah-daerah perbatasan; 4) lemahnya sistem pengawasan
dan buruknya mental birokrat menumbuhkan praktekpraktek penyelundupan
(barang dan manusia) melalui pos-pos lintas batas; 5) terdapat kesenjangan
sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dan
masyarakat warga negara Indonesia; 6) terbatasnya teknologi untuk
pengelolaan sumberkekayaan alam (hasil pertanian, hutan dan
pertambangan), sehingga nilai barang begitu rendah, dan banyak sekali
potensi yang berada di daerah perbatasan dicuri oleh pengusaha negara
tetangga; 7) keberadaan pengungsi dengan tingkat kesejahteraan rendah; 8)
permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban keamanan dan ketertiban
masyarakat belum kondusif sehingga masih sering terjadi gangguan
keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas perdagangan illegal,
penyelundupan, pencurian ikan, penyelundupan orang, pencurian ternak,
masuknya senjata api illegal, perjudian dan pelaku pelangga hukum lainnya;