Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

dan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Yordania
sebagai berikut:

a. Undang-undang RI No.17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005
merupakan garis besar Pembangunan Nasional Indonesia yang
akan diikuti oleh pemerintah dalam jangka waktu. Dalam UU ini
menekankan pemanfaatan potensi dan sumber daya geopolitik
yang strategis, sumber kekayaan alam, populasi dan proses
demokrasi yang baik sebagai keunggulan komparatif untuk
membangun kepemimpinan Indonesia di tataran global demi
pemenuhan kepentingan nasional.

b. Undang-undang RI No.24 tahun 2000 tentang perjanjian
internasional digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan
mengesahkan perjanjian internasional.

c. Undang-undang RI No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar
negeri menetapkan penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas
aktif.

d. Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004­
2009 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional
dalam jangka waktu lima tahun. RPJMN meletakan kebijakan luar
negeri upaya memantapkan politik luar negeri dan optimalisasi
diplomasi Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa
(total diplomasi), menggunakan kerjasama internasional dan
penegasan komitmen perdamaian dunia. Sedangkan RPJM tahun
2010-2014 sedang dirancangkan dan akan ditetapkan sebagai
Peraturan Presiden baru setelah dilantik pada 20 Oktober 2009.

e. Keppres No.108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di
luar negeri mengutamakan mengenai perwakilan Indonesia di luar
negeri termasuk kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan
tata kerja dan ketentuan penting.

13