Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan
perdamaian regional dan intemasionar.
Hubungan dan kerjasama antara Polri dengan TNI dalam
rangka penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas telah diatur dalam
UU No. 2 Tahun. 2002 dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2), yaitu :
1) Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan tugas
keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*.
2) Ayat (2 ): “Dalam keadaan darurat militer dan keadaan
darurat perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia
memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan hubungan Polri dengan berbagai instansi terkait
diluar TNI diatur dalam pasal 42 ayat (1), (2) dan (3):

1) Ayat (1) : “Hubungan dan kerjasama Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta
instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-
sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling
membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta
memperhatikan hierarki
2) Ayat (2) : “Hubungan dan kerjasama di dalam negeri
dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah,
penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta
masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan
subsidiaritasf.
3) Ayat (3) : “Hubungan dan kerjasama luar negeri
dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan
penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau
multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam
rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan
pendidikan serta pelatihan”.