Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

3

Keberlangsungan penyelenggaraan Informasi Geospasial
memerlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat yang menjadi penyelenggara
informasi geospasial. Keberlangsungan penyelenggaraan informasi
geospasial sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya
manusia yang berkualitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan sosial (IPTEKS).

Adanya Undang-Undang tentang Informasi Geospasial sangat
tepat saat ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan
masyarakat dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dimana
masyarakat secara umum semakin menyadari makna penting dari
sebuah informasi. Informasi geospasial sekarang sudah muncul dalam
berbagai ragam bentuk dan kemanfaatannya, seperti tersedianya
berbagai informasi geospasial yang dapat diakses melalui jaringan
internet pada komputer atau telepon seluler. Hak masyarakat, baik
perorangan maupun badan usaha, untuk mendapatkan informasi
geospasial yang benar dan dapat memanfaatkannya untuk keperluan
masyarakat harus terjamin. Di sisi lain harus ada kejelasan tentang
kewajiban masyarakat terkait penyelenggaraan informasi geospasial.

Beberapa hal permasalahan yang berkaitan dengan Informasi
Geospasial, antara lain belum lengkapnya informasi geospasial yang
tersedia secara nasional terkait erat dengan prioritas pembangunan,
ketersediaan anggaran dalam pengadaannya, sehingga belum secara
lengkap yang mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pengertian lengkap di sini adalah sistematik secara
nasional dengan kualitas informasi yang sama dan berkelanjutan.
Ketidaklengkapan informasi geospasial secara nasional mengakibatkan
kualitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan menjadi
tidak merata. Implikasi sosial yang dapat dirasakan adalah perbedaan
tingkat kesejahteraan. Permasalahan informasi yang tidak lengkap ini
tentu erat kaitannya dengan kemuktahiran informasi, yang diperlukan