Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

6

Sudah menjadi kodrat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan
CArchipelagic State) sebagaimana Deklarasi Juanda tanggal 13
Desember 1957 yang memperkenalkan konsep Wawasan Nusantara.
Pengakuan atas konsep negara kepulauan tercakup dalam Konvensi
Hukum Laut 1982 (United Nation Convention on Law of the Sea),
dimana konsep archipelagic state sebagai konsep hukum internasional
(Brownlie, 1995). Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah
perjuangan Indonesia dalam menjadikan konsepsi Wawasan
Nusantara sebagai perwujudan dari negara kepulauan Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memperjuangkan konsepsi
Wawasan Nusantara sebagai argumen untuk mempersatukan pulau-
pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Irian Jaya (Papua).

Jerih payah para pendahulu kita yang telah memperjuangkan
negara kepulauan dan telah diakui secara internasional, dimana secara
fisik terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah
nusantara, harus dipertahankan keutuhannya dan dimanfaatkan secara
optimal dan efisien seluruh sumber kekayaan alam yang ada. Informasi
keberadaan pulau-pulau dan sumber kekayaan alam yang ada
merupakan sebagian informasi geospasial, dan untuk memahami dan
mempertahankan keutuhannya serta mengelola sumberdaya yang ada
harus memanfaatkan informasi geospasial secara baik dan benar.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang
pemerintahan dapat dilakukan dengan melakukan modernisasi
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dan sudah merupakan
kebutuhan yang mendesak dalam rangka pengolahan data, mendukung
pertukaran data dan informasi serta penyaluran informasi secara cepat,
tepat, dan akurat.

Disamping itu pengaruh globalisasi bisa mengakibatkan hilangnya
identitas kultur nasional, sedangkan kemampuan untuk bertahan
tergantung pada akses kekuatan superpower, sehingga terjadi
eksploitasi terhadap negara yang kurang berkembang. Namun,