Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
48
sebagai awal rasa ketidakpuasan yang berpotensi menjadi konflik.
Kondisi tersebut di atas dilengkapi pula dengan sistem pemerintahan
orde baru yang menyebabkan masyarakat takut berbeda
pandangan, sebab kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak
mendapat tempat; kebebasan berpikir ikut terpasung; pembinaan
kehidupan dalam keragaman nyaris berada pada titik nadir.
Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat
ini, implementasi niali multikultural sangat diperlukan sebagai
landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Nilai multikultural
sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan
dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan
mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.
b. Aspek Demografi.
Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 237,6 juta jiwa
(sensus penduduk 2010, seperti disampaikan presiden SBY dalam
pidato kenegaraan 16 Agustus 2010 di hadapan anggota DPR dan
DPD). Masalahnya, penyebaran penduduk sangat tidak merata.
Sekitar 58,8% atau 97.988.790 jiwa, bermukim di Pulau Jawa.
Padahal luas Pulau Jawa hanya 6,9% dari luas Indonesia (BPS,
2007). Persebaran penduduk ini adalah masalah tersendiri dalam
pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar seharusnya
diimbangi dengan kualitas yang baik sebagai aset bagi
pembangunan nasional. Tetapi apabila pertumbuhannya tidak
terkendali dapat menjadi beban berat pembangunan. Pembangunan
kualitas manusia memang meliputi banyak aspek, seperti
pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tercapainya pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang cukup sangat ditentukan oleh
jumlah penduduk.
Dari aspek ketenagakerjaan, angkatan kerja setiap tahun
berjumlah 2,1 juta orang. Menurut perhitungan, setiap pertumbuhan
ekonomi 1% menciptakan lapangan kerja untuk 300.000-400.000
orang. Untuk itu, ekonomi harus tumbuh minimal 6% setahun. Jika di
