Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

B. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU ini diatur tentang pembentukan, tugas, fungsi dan wewenang.
Salah satu kewenangan komisi ini adalah melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.29 Komisi ini juga diberikan
kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,30
kewenangan ini tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

C. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
UU ini dipergunakan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tugas,

fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan hubungan
institusi kepolisian dengan institusi penegakan hukum dan institusi dibidang
hukum lainnya. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah
diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada
Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No.
VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap
kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan
profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.31

D. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 48 tahun 2009 merupakan hasil perubahan dari UU nomor 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal-hal penting dalam Undang-
Undang ini antara lain sebagai berikut:

1) Pengaturan mengenai Hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki
keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara.

29 Pasal 6 huruf c UU 30 tahun 2002 tentan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
30 Ibid, Pasal 12 ayat (1) huruf a
31 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Alinea ke 14 Umum.