Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat
dipisahkan satu dengan lainnya. Kegagalan dalam salah satu komponen akan
berdampak pada faktor lainnya, sehingga hukum harus berdiri diatas tiang-tiang
nilai kepastian hukum (rechtsicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan
untuk masyarakat (zweckmaszigkeit).

c. Teori Law As a Tools Social Enginering

Pembaharuan masyarakat Indonesia dilakukan melalui jalur hukum
terutama melalui perundang-undangan. Hal ini berarti proses pembentukan
undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya
(relevan) dengan bidang atau masalah yang berkenaan dengan pembaharuan
masyarakat. Selanjutnya dikatakan pula oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa
pengertian hukum yang memadai hams tidak hanya memandang hukum sebagai
suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakat, tapi harus mencakup lembaga (institution) dan {process) yang
diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.35

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak
cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar
Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni
sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” law as a tool of social engeneering”
atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut i36

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat’
didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau
ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu
merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.
Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai
sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau
peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur)
atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan

35 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)
Penerbit Alumni, Bandung, 2002, him. 14
36 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit
Binacipta, Bandung, 1995, him. 13.