Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
35
program Jamsostek tidak mencakup kedua program itu. Selain itu,
apabila tidak ada perubahan penyelenggaraan sistem jaminan pensiun
PNS/TNI/POLRI, beban anggaran negara untuk membiayai pensiun
PNS/TNI/POLRI juga akan semakin besar. Pengeluaran untuk pensiun
PNS/TNI/POLRI kemungkinan sudah akan menyamai anggaran untuk
gaji PNS/TNI/POLRI aktif pada sekitar 2012. Dampaknya sudah tentu
akan mengurangi anggaran kesejahteraan.
Jaminan Sosial Nasional juga akan berperan secara tidak
langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dampak
tidak tidak langsung dari akumulasi dana jaminan sosial. Sistem
Jaminan Sosial Nasional, selain sebuah program kesejahteraan sosial,
pada dasarnya juga merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat
yang mampu membentuk Tabungan Nasional yang besar, melalui
mekanisme asuransi sosial dan tabungan wajib. Diproyeksikan
besarnya Tabungan Nasional itu dapat mencapai 100 triliun rupiah
apabila dalam kurun waktu sepuluh tahun, peserta program Jaminan
Pensiun dan perumahan (JHT) dapat mencapai 80 juta peserta.
Sementara itu untuk anggaran kesehatan, akan mampu terkumpul
dana 50 triliun per tahun apabila dalam kurun waktu sepuluh tahun
dapat mencapai 170 juta peserta jaminan kesehatan (Hartari/
Sulastomo, 2000).
Dengan demikian, perubahan sistem jaminan sosial nasional
sudah sangat mendesak. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional
yang baik dan memperluas cakupan kepesertaan dan program jaminan
sosial akan mewujudkan proteksi sosial dan manajemen anggaran
jaminan sosial yang baru dapat mewujudkan ketersediaan anggaran
kesejahteraan masyarakat.
b. Implikasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap
Ketahanan Nasional.
Perubahan sistem jaminan sosial nasional khususnya pada
sistem proteksi sosial, sistem pensiun PNS/TNI/POLRI dan akumulasi
Dana Jaminan Sosial Nasional, dapat diperkirakan berdampak

