Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

22

yang positif jika masyarakatnya dapat memahami sistem hukum
yang ada. Parameternya tercemin dari tingkat pengetahuan,
penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap
sistem hukum itu, maka perlu di analisis lebih jauh mengenai
impiementasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola kehidupan
nasional dengan upaya menciptakan perbaikan budaya hukum di
Indonesia.

b. Moerdiono dalam majalah mimbar yang berjudul “Pancasila
sebagai ideologi terbuka era globalisasi dan perdagangan bebas”
mengatakan bahwa pada dasamya terdapat tiga tataran nilai dalam
ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: Pertama, nilai
dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang
terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Dari segi kandungan
nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu,
yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.
Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai
dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa
Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat,
maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi
tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual.
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar, yang
merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk
kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus
disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental
haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran
itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk
barn untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas
yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya,
maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi,
organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek