Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

15

            kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan
            persatuan bangsa dan kesatuan wiiiayah Indonesia, yang tetap
            menghargai dan menghormati kebhinekaan daiam semua aspek
            kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan
           cita-cita nasional.10 Cita-cita nasional adalah sebagaimana yang
           tercantum dalam Pembukaan UU D 1945, yaitu : Indonesia yang merdeka,
           bersatu, berdaulat adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan
           yang bebas.

                     Seperti yang teijadi saat ini, bahwa di tengah kehidupan
           bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah diwarnai oleh berbagai
           kesenjangan sosial yang berakibat rendahnya kesadaran hukum
           masyarakat. Bila situasi tersebut berlangsung terus, maka ketahanan
           nasional akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu di tengah kehidupan
           sosial masyarakat, implementasi kewaspadaan nasional harus dapat
           mengembangkan segala potensi menjadi kekuatan dengan semangat
           persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
           Indonesia.

                     Esensi wawasan nusantara mengajarkan mawas ke dalam,
           mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah nasional sebagai satu
          kesatuan geopolitik, sedangan mawas keluar mengutamakan
          kepentingan nasional dan terciptanya ketertiban dunia yang
          berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
          Kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang sangat majemuk (suku,
          ras, budaya, agama). Dengan wawasan nusantara diharapkan dapat
          menjadi pegangan operasional dan latar belakang pola sikap, pola
          pikir dan pola tindak setiap penyelenggara negara dalam mewujudkan
          cita-cita bangsa yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur
          berdasarkan pancasila dan U U D 1945 dengan tidak melakukan
          tindakan korupsi.

10 Modul Bidang Studi Geopolitik & Wawasan Nusantara, PPRA XLVI Lemhannas RI Tahun
2011, Jakarta
   10   11   12   13   14   15   16   17   18