Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

40

tetap tegaknya Pancasila, sangat diperlukan keteladanan dgri elite politik dan aparat
pemerintahan dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila
dari Pancasila. Lebih khusus lagi, dalam pencitraan produk pangan lewat iklan
media massa, maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya, harus teijabarkan
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan, strategi serta
upaya yang akan diselenggarakan.

e. Politik
      Salah satu upaya pencapaian kepentingan nasional di dunia intemasional

dilaksanakan melalui diplomasi yang diterjemahkan sebagai politik luar negeri
Indonesia agar semakin aktif dalam mengamankan kepentingan-kepentingan
nasional Indonesia merupakan tuntutan guna menjawab berbagai masalah dan
tantangan di dalam negeri. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara
demokratis, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang melimpah dan
posisi strategis kepulauan Indonesia seharusnya menjadi modal yang kuat bagi
Indonesia untuk mengembangkan pertanian pangan yang lebih baik. Untuk itu,
maka peranaan kelembagaan pemerintahan melalui kebijakan politik menjadi
sangat penting dalam rangka memberdayakan media massa dalam sosialisasi
penganekaragamam pangan masyarakat, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam dapat dirasakan kemanfaatannya secara merata oleh seluruh
masyarakat Indonesia.

f. Ekonomi
       Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu

negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian
perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang
lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan
pembangunan. Bahwa hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan
perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan akan mendapat pukulan
maha dasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah
dalam proses pemberdayaan masyarakat masih parsial dan cenderung dualisme,
antara kemanjaan (ketergantungan) pemerintah kepada pihak donor, sementara
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17